11 tuntutan aliansi pemerhati masyarakat lingkar tambang di DPRD Boltim

  • Whatsapp

Boltim, aksaranews.com Aliansi pemerhati masyarakat lingkar tambang Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyampaikan 11 tuntutan kepada anggota DPRD Boltim.

11 tuntutan tersebut berupa rekomendasi aliansi pemerhati masyarakat lingkar tambang kecamatan kotabunan kepada pihak perusahaan yang dalam hal ini PT ASA sebagai pertanggungjawaban atas hak masyarakat.

Bacaan Lainnya

Sebagai bahan kajian kami paparkan dasar teori dan analisis berdasarkan hukum perundang-undangan yang berlaku.

1. Perusahaan (PT. Arafura Surya Alam) Harus Memanfaatkan Sumber Daya Lokal Desa Lingkar Tambang

Sejalan dengan Rencana Peraturan Menteri yang nantinya akan diberlakukan/ disahkan, maka kerjasama antara Perusahaan dengan pelaku perusahaan local sejalan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi di Indonesia.

Yang artinya bahwa bentuk-bentuk kerjasama dalam segala bidang akan menjadi hal yang wajib diberlakukan demi terciptanya regulasi ekonomi yang saling menguntungkan sesuai prinsip ComDev.

Community Development atau ComDev adalah bagaimana suatu perusahaan membangun suatu daerah atau komunitas yang lebih mengacu kepada sector ekonomi daerah atau komunitas tersebut dengan bertumpuh pada pemanfaatan sumberdaya lokal.

2. Perusahaan Harus Memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal 9 Desa Lingkar Tambang

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU

Ketenagakerjaan) menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Jika dilihat dari pasal tersebut, semua orang mempunyai hak yang sama ketika mendaftarkan diri ke suatu perusahaan untuk menjadi tenaga kerja.

Selain itu, Pasal 31 UU Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh pengasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri di suatu daerah tentu juga harus mematuhi aturan yang ada di daerah itu guna ikut serta patuh terhadap aturan/hukum yang ada. Dalam hal ini, kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana

dijelaskan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan penjelasannya.

Perusahaan dalam merekrut karyawan atau tenaga kerja tentu juga terikat dengan aturan di daerah tersebut, di mana jika daerah tersebut menyatakan bahwa harus ada karyawan yang tergolong masyarakat lokal atau tenaga kerja lokal, maka perusahaan harus mematuhi aturan tersebut.

3. Proses Penjanringan Serta Pelatihan Sesuai Keahlian dan Kebutuhan Perusahaan

Pasal 106 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara lebih menjelaskan

“bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,

Dalam hal ini perusahaan harus mengkaji kembali syarat2 yang memberatkan perekrutan untuk masyarakat lingkar tambang khusunya untuk pekerja kasar dan lebih memperhatikan melatih terlebih dahulu tenaga kerja lingkar tambang sebelum merekrut karyawan di luar penduduk lokal untuk memenuhi tenaga kerja Perusahaan yg di butuhkan, mengigat akan prinsip pengembangan skill masyarakat menjadi lebih terampil dalam bidang pertambangan dgn hadirnya perusahaan.

4. Minimal Pekerja Kasar Harus Dominan 70% Melibatkan Masyarakat Lingkar Tambang, dan 30% Didominasi Pekerja Ring 1 Yaitu Masyarakat Kecamatan Tetangga Yang Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pasal 106 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara lebih menjelaskan

“bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat.

Dalam hal ini perusahaan lebih memperhatikan mengunakan tenaga kerja lokal 9 desa lingkar tambang dalam skala kebutuhan 70 % dan sisanya untuk masyarakat Boltim pada umumnya menghindari diskriminasi pekerja.

5.  Perusahaan Harus Memprioritaskan di setiap Top Divisi Diduduki Keterwakilan Penduduk Lolak Lingkar Tambang

Dalam hal ini perusahaan merekrut dan memberikan kesempatan penduduk lokal untuk bersama2 dalam karier jabatan seperti:

  1. Divisi HRD
  2. Divisi Logistik
  3. Divisi CSR
  4. Divisi Comunity Relation

6. Memperhatikan Jenjang Karir Karyawan Lokal dan Meminimalisir Sistsm Ootsourching Karyawan Lokal.

Dalam hal ini Masi berkaitan dengan Pasal 106 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara lebih menjelaskan “bahwa pemegang IUP dan IUPK harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat,

Memberikan peluang putra putri sarjana penduduk lingkar tambang untuk berkerir dan wajib di promosikan ke top manajemen untuk adanya keterwakilan masyarakat lingkar tambang dan mepermanenkan status Karyawan khusus penduduk lokal.

7.  Meminta Rencana Kerja Pelaksanaan Pasca Tambang

Terkait pembangunan fasilitas2 umum yang menjamin dasar penghidupan yang layak bagi masyarakat sbb:

  1. Jaringan sistem air bersih
  2. Sistem pengdali air hujan
  3. Akses jalan desa dan pertanian
  4. Penerangan jalan desa
  5. Pelabuhan ikan

Melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang menjadi tempat wisata serta konservasi dan reboisasi vegetasi alam meliputi darat dan laut, tumbuhan dan binatang.

8. Meminta Master Plan Program-Program CSR Yang Akan Dilakukan Untuk Menyentuh Pemberdayaan Masyarakat Lingkar Tambang.

Dalam hal ini perusahan harus memperhatikan persoalan2 Ekonomi dalam masyarakat sbb:

  1. Mengembangkan skill dan membantu petani untuk mendapatkan alih profesi setelah hilangnya lahan pertanian.
  2. Memperhatikan dan mengembangkan sektor kelautan,pariwisata, perdagangan UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang.

9. Memberikan Penanganan Fisik, Mental, Serta Memberikan Asuranai Terhadap Masyarakat Terdampak Dalam Proses Penambangan

Dalam hal ini perusahan harus memperhatikan persoalan2 pendidikan kesehatan dan lingkungan dalam lingkup masyarakat lingkar tambang dengan melakukan :

  1. Menyelesaikan problem2 pendidikan dan Pemberian bantuan beasiswa selama studi pada mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.
  2. Membangun fasilitas Pelayanan kesehatan dan menjamin BPJS Masyarakat Lingkar tambang.
  3. Menagani secara langsung dampak yang di timbulkan dalam fase aktifitas produksi seperti:
  • Pencemaran air
  • Pencemaran udara / kebisingan
  • Pencemaran tanah / getaran yg mengakibatkan retak

10.  Pembebasan Lahan Mempergunakan KJP Dalam Penilaian Tanah, Sedangkan Tanaman Tumbuh Dihitung Sendiri Berdasarkan Nilai Keekonomiannya.

Perusahaan harus mengikuti prosedur penilaian ganti kerugian sesuai ketentuan dengan menunjuk kantor jasa penilai publik (KJPP) yang kemudian ditetapkan melalui Badan Pertanahan Nasional setempat.

Jasa penilai publik merupakan penilai yang sudah diberikan izin untuk memberi umpan kepada pihak eksternal yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 125 / PMK.01 / 2008 tentang Jasa Penilai Publik.

Berdasarkan peraturan tersebut, izin bahwa guna mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, maka diperlukan adanya penilai publik dan Kantor Jasa Penilai Publik yang profesional dan independen.

11.  Memfasilitasi Relokasi Dusun V Kotabunan Beserta Ganti Rugi Segala Kerugian Materi Masyarakat dan Penambang di Panang.

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup jarak tambang perusahaan dengan pemukiman adalah 500 meter, sementara Masyarakat dusun V Kotabunan berada tepat di titik vital lokasi penambangan perusahaan.

Selain 11 tuntutan diatas, Aliansi pemerhati Malintang juga meminta kepada DPRD untuk mengkaji izin amdal yang dimiliki perusahaan tambang tersebut.

Pewarta: Riswan | Editor: Redaksi

Pos terkait