Berbelit Birokrasi BLT, Bupati Boltim Sebut Menteri Jokowi Ngeyel, Ini Tanggapan Menteri!

  • Whatsapp

Boltim – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar menyebut birokrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kementerian sosial sangat berbelit di tengah Pandemi Corona Virus Disease atau COVID-19.

Dalam video Bupati Sehan Landjar yang viral di jagat maya, Bupati terlihat marah karena warganya susah makan dan belum dapat bantuan dari pemerintah daerah akibat aturan yang tumpeng tindih antara pemerintah pusat maupun daerah.

Bacaan Lainnya

Sehan bahkan sampai menghardik menteri Jokowi dengan sebutan ngeyel, yang mengeluarkan mekanisme BLT melalui transfer bank.

Kata Sehan dengan nada tinggi, para menteri mempersulit pembagian BLT kepada rakyat yang terdampak COVID-19. Bupati dua periode ini mengatakan kalau rakyatnya sudah kelaparan dan membutuhkan kehadiran negara.

“Mau dapat BLT, BLT-nya kapan? Masih mau buka rekening, ini lah, kriteria macam-macam. Negeri sudah mau bangkrut menteri masih ngeyel semua,” ucap Sehan dalam video berdurasi dua menit lebih itu.

Sehan mengungkapkan, warganya mulai mengeluh kehabisan beras. Bahkan ada warga yang datang ke rumahnya untuk meminta BLT diganti dengan beras lima kilogram saja.

“Rakyat minta seliter beras, dia tunggu BLT tapi BLTnya kapan? Bahkan ada yang bilang kasih saja beras 5 kg, biar nggak usah BLT. Kita sudah mau makan sekarang,” ungkap Sehan.

Menurutnya, pemerintah pusat harusnya memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk mengucurkan BLT. Pengalokasian anggaran dari dana desa ini, tentu akan dikawal instansi terkait.

“Makanya saya bilang menteri-menteri ini, emangnya menteri-menteri itu lebih hebat daripada bupati? Saya selalu bilang jangan generalisir bahwa seakan-akan kepala daerah itu menggarong. Kasih saja diskresi, dikawal polisi, KPK, oleh Jaksa, dikawal oleh LSM, wartawan. Kalau banyak bikin arturan, kertas-kertas, bosan kita dengan menteri-menteri begitu,” tandasnya.

Baca Juga :   KPU Boltim Umumkan Penundaan Sejumlah Tahapan Pilkada

Sebelumnya Bupati Boltim pada 23 Maret 2020 lalu hendak menginstruksikan pemerintah desa untuk mengeluarkan uang sebesar Rp101 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat akibat COVID-19.

Namun turun surat dari Kementerian Desa bahwa Dana Desa hanya untuk program padat karya tunai, tidak boleh dipakai membeli sembako.

Selang seminggu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnafian menerbitkan aturan yang meminta bupati memerintahkan kepala desa merevisi dana desa untuk dipakai dalam penanggulangan dampak Covid-19.

“Kan lucu, Menteri Desa enggak kasih, Mendagri seminggu kemudian kasih. Maka kami kebingungan,” ucap Sehan Landjar.

Lalu, Menteri Desa Halim mencabut larangan Dana Desa untuk sembako. Bahkan, kata Sehan, Mendagri Tito mengatakan hasil revisi penggunan Dana Desa tidak perlu dievaluasi lagi oleh kepala daerah.

Menurutnya, aturan itu menyimpang karena Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

“Nanti pemeriksaan 2020 oleh BPK lalu standarnya apa? Ini menutup masalah dengan mencari masalah,” tegas Bupati dua periode ini.

Tak lama kemudian, keluar aturan dari Menteri Sosial Juliari yang melarang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah daerah.

“Semua kepala daerah punya uang buat rakyat untuk menalangi bantuan sembako. Tapi terhambat aturan menteri,” pungkasnya.

 

Tanggapan Kemensos

 

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan mekanisme data penerima Bantuan Langsung Tunai diserahkan ke pihak Pemerintah Daerah. Pasalnya, penyaluran bansos di tengah pandemi Corona menuai kritik karena dianggap prosedurnya menyulitkan dan berbelit.

“Kami ingin sampaikan sebelum kami luncurkan Bansos nasional kami sudah lakukan video conference-video conference, tidak sekali, dengan seluruh Kabupaten/Kota, Provinsi dan ditindaklanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Data penerima bansos kami berikan keleluasaan kepada seluruh Pemda tidak harus mengambil semua dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” kata Juliari dalam video conference-nya, Senin (27/04/2020).

Baca Juga :   DPRD Gеlаr Paripurna Uѕul Pemberhentian Buраtі dаn Wаbuр Bоltіm

Juliari menekankan Pemda dibolehkan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada dalam DTKS. Kata Juliari, Pemerintah Pusat tidak mengunci penyaluran bansos hanya dari DTKS.

“Karena daerah paling memahami untuk daerahnya,” ujar Juliari Batubara.

Juliari mengatakan, bansos reguler Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako berjalan lancar, Penyaluran bansos sudah dilakukan selama sepekan.

Kemudian untuk bansos 1,2 juta keluarga di Jakarta juga sudah tahap pertama dan akan dilanjutkan tahap kedua. Wilayah Bodetabek akan dimulai 1 Mei dengan dua mekanisme yakni kantor pos dan motor pos, khusus untuk nama penerima yang tidak mempunyai rekening di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Bansos Jabodetabek sudah berjalan meski belum banyak daerah yang kita lakukan karena kami harus hati-hati kalau kirim uang salah, terjadi permasalahan yang tidak kami inginkan,” jelasnya.

Juliari mengatakan memberikan keleluasaan pada Pemda untuk bansos yang dananya diambil dari APBD. Pemerintah akan mengatur bansos dari APBN agar tidak menumpuk dan bisa dipertanggunjawabkan.

“Jadi silakan menggunakannya kalau dari APBD tidak perlu khawatir berdasarkan pemahaman masing-masing untuk menetapkan siapa yang berhak menerima bansos tersebut kami perlu koordinasi yang baik kami terbuka untuk semua masukan dan kritikan dan memang tidak bisa memuaskan semua pihak tapi pemerintah psuat bekerja untuk lindungi rakyat,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI Marwan Jafar meminta agar bansos untuk masyarakat yang terdampak Corona bisa terus diberikan. Marwan mengingatkan penyaluran bansos di tengah pandemi virus Corona tidak boleh terkendala hanya karena birokrasi yang berbelit-belit.

“Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat maupun di daerah harusnya mengacu pada spirit presiden membantu rakyat terdampak COVID-19 secara efektif, efisien, dan cepat, tepat sasaran. Rakyat butuh segera dibantu. Pangkas birokrasi yang berbelit, mulai proses pendataan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” kata Marwan. (*)

Pos terkait