BLT Disinyalir Tak Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Kadis PMD

  • Whatsapp

Boltim – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) disinyalir tak tepat sasaran oleh sejumlah pihak.

Salah satu warga Desa Purworejo Tengah Kecamatan Modayag Kabupaten Boltim, Hendra Mokoagow mengatakan bahwa, di Desa Purworejo Tengah banyak warganya yang tidak mendapatkan BLT dana Desa tersebut,”Juga ada keluhan yang mendapatkan bantuan bukan mereka yang berhak menerima, lalu bagaimana dengan mereka yang berhak menerima, mestinya Pemerintah Desa (Pemdes) melakukan pendataan dengan baik, dan juga adil dalam menentukan sasaran BLT,” kata Hendra via WhatsApp (WA) kepada Media ini.

Senada dengan itu, Tokoh Pemuda Desa Tombolikat Selatan Kecamatan Tutuyan yang tak mau namanya di publis mengungkapkan kekeliruannya  terpaut data oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas terkait melalui Pemerintah Desa (Pemdes) bahwa menurutnya, data penerima BLT mestinya dilakukan pembaharuan.

“Sejujurnya saya keliru dengan keabsahan data penerima BLT ini. Sebab, yang saya lihat, mereka yang tak layak malah diberikan, Sebaliknya, mereka yang layak justru tak dapat apa – apa. Dan ketika segala ketidaklayakan dan ketidakpantasan ini diajukan ke Pemerintah, malah di tepis dengan alasan bahwa data penerima BLT telah di tentukan pemerintah pusat, padahal yang mengetahui pasti kondisi layak atau tidaknya seseorang  menjadi penerima BLT bukan ditentukan Pusat melainkan Pemda melalui Pemdes setempat. Maka bagian dari tugas Pemdes untuk melakukan pendataan kembali.” Ungkapnya kepada Media ini, Senin (15/06/2020).

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Boltim, Uyun Pangalima meminta masyarakat yang tidak menrima BLT agar segera menghubungi pihaknya untuk dilakukan pendataan kembali,”Apabila ada masyarakat yang tidak menerima jaring pengaman sosial maka segeralah menghubungi pihak DPMD, dan menyapaikan nama lengkap saudara/saudari, alamat juga status pekerjaan, dan status keluarga, apakah dia kepala keluarga atau bukan,” seru Pangalima.

Baca Juga :   Pekan Depan SK 88 CPNS Boltim Diserahkan

Dirinya menjelaskan, Pemda dalam hal ini DPMD hanya mengikuti apa yang telah menjadi syarat bagi penerima BLT  agar tidak terjadi tumpang tindih (Penerima Doble) dengan bantuan tunai serta nontunai lainnya, seperti Jaminan Hari Tua (JHT), PKH, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan BPNT kecuali Sembako Pemda. Sementara untuk data penerima, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kepala Desa (Sangadi) yang ada.

“Syarat bagi penerima BLT ini, ialah sudah harus menikah, dan yang berhak menerima adalah kepala keluarga, kalau dia sudah tidak bersuami maka yang berhak adalah istrinya, begitupun sebaliknya, jika ia sudah tidak beristri maka yang berhak adalah suaminya,” jelas Pangalima kepada Wartawan Aksaranews,com saat disambangi di ruang kerjanya sembari menambahkan bahwa mereka yang Putus Hubungan Kerja (PHK) dan yang memiliki penyakit kronis juga berhak menerima BLT tersebut.

Sebagai informasi tambahan guna keterbukaan masyarakat menyangkut bantuan tunai maupun nontunai, saat ini pihak DPMD telah membuka layanan pengaduan di Nomor WA 0821-9422-2826 (Kadis)  terkait dengan BLT, maka apabila ada warga yang ingin melakukan pengaduan diminta untuk menyampaikan Nama, Alamat, Status, riwayat penyakit kronis dan di PHK.

Peliput : Fichi | Editor : Redaktur

Pos terkait