Desa Pattallassang Matangkan Data Penerima Bantuan Dampak COVID-19

  • Whatsapp

Bantaeng – Pemerintah Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan melakukan musyawarah desa, tentang mekanisme pendataan dan validasi calon penerima BLT-DD dampak dari pandemi COVID-19, bertempat di Aula kantor desa, Sabtu (02/05/2020).

Kepala Desa Pattallassang, Subhan, SE. MM menyampaikan, rapat musyawarah desa dilakukan sebelum penetapan penerima bantuan sosial BLT agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Bacaan Lainnya

Kata subhan, kepada para Kepala dusun yang sudah diberi mandat oleh kepala desa berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2020, agar segera melakukan  pendataan sesuai kondisi di lapangan serta terlebih dahulu melakukan musyawarah di tingkat dusun.

Ia meminta agar petugas memeriksa kembali data warga yang telah menerima bantuan PKH, BPNT, sembako dan bantuan sosial lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat akibat pemberian bantuan yang dianggap tidak adil.

“Para Kepala Dusun dan anggota BPD saya juga berharap beri pemahaman kepada warga, bahwa data yang ada masih bersifat sementara dan belum final kerena akan di verifikasi lagi,” ujar Subhan.

Selanjutnya kata subhan, dilakukan musyawarah desa dengan agenda tunggal, yakni validasi dan finalisasi data penduduk miskin yang berhak menerima BLT kemudian legalitas dokumen hasil pendataan yang sudah divalidasi dan finalisasi ditandatangani oleh Kepala Desa.

“Dokumen diserahkan kepada Bupati melalui Camat, lalu dan BLT Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan. Secara juridis sesuai aturan proses pendataan ini sederhana saja. Maka jangan dibuat ribet dan rumit.

Baca Juga :   Pemdes Pattallasang Beri Dana Operasional ke Pengurus Karang Taruna

Lanjut Subhan menjelaskan, mengenai skema BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa.

Hal ini merujuk pada metode dan mekanismenya yang diatur dalam Permendes 6/2020. Dalam Pasal 1 Angka 28 Permendes dapat diajukan tiga pertanyaan, yaitu apa pengertian bantuan, siapa penduduk miskin, dan apa pengertian dana desa.

“Terhadap tiga pertanyaan di atas, saya perlu menjelaskan penduduk miskin. Hal ini penting, agar dalam tataran implementasi di Desa Pattallassang tidak akan terjadi benturan etnik antara Masyarakayat dan Pemerintah Desa,” Kata Subhan.

Dijelaskannya, konteks BLT perlu penjelasan dan penegasan secara regulasi siapa penduduk miskin yang berhak mendapatkan dana desa. Hal ini penting untuk mengakhiri perdebatan yang tak berdasar dan sekaligus agar tidak menjadi masalah hukum dikemudian hari.

Subhan menjelaskan, sasaran penerima BLT adalah keluarga miskin yang bukan penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Mereka ini adalah orang miskin baru (OMB) versi permendes. OMB ini antara lain orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” jelasnya.

Sementara bantuan dari Kementerian Sosial Subhan tidak menjawab karena ada 14 indikator orang miskin versi kemensos dan jika kita merujuk pada 14 indikator dimaksud, bisa jadi di desa pattallassang tidak ada orang miskin.

Salah satu pedamping Desa, Andi Awal menambahkan terkait metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus berikut:

  1. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
  2. Desa penerima Dana Desa Rp800 juta sampai dengan Rp1.2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30%.
  3. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.2 miliar mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% dari jumlah Dana Desa.
  4. Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.
Baca Juga :   Pasien Obgin Reaktif Positif, Kadinkes Bantaeng Ajak Warga Tenang

Sedangkan mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening. Jangka waktu masa penyaluran BLT-Dana Desa selama 3 bulan terhitung sejak Mei 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp600 ribu per keluarga.

“Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten, sedangkan penanggungjawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa,” terang Andi Awal.

Peliput: Ramli | Editor: Redaksi

Pos terkait