Pemkab Boltim Raih Opini WTP Ketujuh Kali dari BPK RI

  • Whatsapp

Boltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Kembali Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Dalam Bentuk Hasil Laporan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pada Tahun 2019.

Masih terkait masalah pemutusan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), LHP LKPD yang dilaksanakan senin (11/05/2020) pukul 10:00 Wita, bertempat dilantai 3 kantor Bupati, dilakukan dengan cara melalui Video Conference (Vicon).

Dalam suasana Pelaksanaan LKPD, Bupati Sehan Landjar menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, Baik jajaran eksekutif maupum legislatif yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan keuangan daerah sehingga Boltim dapat meraih kembali Opini WTP.

Beliau juga membeberkan bahwa, Opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten yang ia pimpin selama dua periode ini, adalah yang ke-7 kalinya.

“Saya Selaku Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengucapkan banyak Terima kasih kepada semua pihak yang berada di lingkungan Pemda Boltim, atas kerja keras kalian sehingga Boltim kembali meraih Opini WTP dan ini adalah yang ke 7 kali Boltim memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan keuangan,” ucap Sehan Landjar.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Boltim Meyke Mamahit juga menyampaikan, bahwa mendapatkan Opini Terbaik dan secara 7 kali berturut-turut merupakan sebuah hasil kerja sama baik eksekutif, legislatif juga adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pers/wartawan.

“Jadi ketika ada WTP yang ke 7 kali adalah perjuangan kita bersama, yang dimulai dari tingkat atas dan SKPD sampai kepada ASN,” tutur Inspektur Meyke.

Menurut Meyke, pihaknya mengharapkan tentu WTP bukan hanya sampai 7 kali saja akan tetapi sampai seterusnya, agar Kabupaten Boltim kedepan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarkat.

Baca Juga :   Bаwаѕlu Bоltіm Gеlаr Rараt Dаlаm Kаntоr Sеntrа Gаkkumdu

“Sedangkan yang kita olah ini tentu uang masyarakat. Dan laporan ini tentu untuk mesejahterakan masyarakat bahwa uang ini dari rakyat dan untuk rakyat,” tandas mantan kepala badan keuangan ini.

Adapun dalam LKPD yang dilakukan melalui video conference, dihadiri Bupati Sehan Salim Landjar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fuad Landjar, Wakil Bupati Rusdi Gumalangit, Sekda Sony Waroka, Wakil Ketua DPRD Medy Lensun dan Muhammad Jabir, Kepala Inspektorat Daerah Meyke Mamahit, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Reporter: Fichi │ Editor: Redaksi

Pos terkait