Presiden Jokowi Dukung BP2MI Lawan Sindikasi Penempatan PMI Ilegal

  • Whatsapp

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mendukung Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk melawan sindikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau nonprosedural, dan memberikan pelindungan kepada PMI dari ujung kepala hingga ujung kaki sebagai warga negara VVIP (very very important person).

“Presiden RI mendukung BP2MI dalam memberikan pelindungan dengan melawan sindikasi penempatan PMI ilegal,” kata Kepala BP2MI, Benny Rhamdani dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (09/06/2020).

Bacaan Lainnya

Kepada Presiden, Benny menyampaikan perkembangan data kepulangan PMI di masa pandemi Covid-19 hingga tanggal 8 Juni 2020.

Kata Brani, Sebanyak 38.132 PMI dari data SISKOTKLN yang terintegrasi SIMKIM dan 29.682 PMI dari data kepulangan online BP2MI, serta proyeksi data kepulangan PMI berdasarkan kontrak kerja yang habis pada bulan Mei-Juni 2020 yang berjumlah 34.300 PMI dan bulan Juli-Agustus 2020 yang berjumlah 50.114 PMI.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada para PMI yang saat ini berada di luar negeri, agar tetap menjaga diri dan tetap berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah RI di negara dimana ia bekerja.

“Kepada para PMI diharapkan untuk berhati-hati saat bekerja di luar negeri, dan terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI dan juga BP2MI,” ujar Jokowi.

Seperti diketahui, saat serah terima jabatan pada bulan April lalu, Kepala BP2MI telah men-declare bahwa BP2MI menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman pekerja ilegal. Karena para sindikasi ini adalah musuh negara yang telah merugikan negara dari sisi devisa dan menjauhkan PMI dari radar pelindungan negara.

Baca Juga :   DD Tahap II, Bentenan Satu Prioritaskan Bangun Jalan Paving Blok

Benny mengatakan, untuk melawan sindikasi penempatan PMI ilegal ini perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal yang akan melibatkan unsur Kementerian/Lembaga terkait dan unsur penegak hukum.

“Presiden RI telah menunjuk saya untuk memimpin peperangan tersebut hingga tuntas dan segera membentuk Satgas Pemberantasan Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal, sekaligus Presiden RI juga akan berupaya untuk mendorong penguatan kelembagaan BP2MI kedepannya,” tandas Benny. ***(Humas/SD)

Penulis: Dirta │ Editor: Redaksi

Pos terkait