Terkait Dana PKH, Ini Penjelasan Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado

  • Whatsapp

Manado, Aksaranews.com — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Manado, Drs, Sammy A. R Kaawoan, MAP memberikan penjelasannya terkait penerima dana PKH yang ada di Kota Manado yang mulai di politisir oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab.

Menurut, Kadis Sosial ini, Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program bantuan sosial dari Pusat untuk membantu keluarga yang kurang mampu (miskin).

“Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Indonesia yang didalamnya Kementrian Sosial, dan PKH ini telah telah dilakukan sejak tahun 2017 yang lalu,” ucap Sammy Kaawoan, kepada Aksaranews.com, Rabu (9/9/2020).

Selanjutnya, Sammy Kaawoan menjelaskan syarat bagi penerima PKH yang ada di Manado. Menurutnya penerima PKH itu harus memenuhi dulu 4 regulasi utama yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat.

“Saya tekankan disini, penerima PKH itu datanya bersumber dari Kementerian Sosial.
Kementrian Sosial juga telah memiliki regulasi bagi penerima bantuan tersebut, yaitu yang pertama, harus ada anak usia sekolah, ibu hamil, disabilitas, dan lansia,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa, Pemerintah Kota (Pemkot) atau Dinas Sosial Manado tugasnya disini hanya mengawasi, tidak lebih dan tidak punya kewenangan apapun terkait data penerima, karena semua data berasal dari pusat, karena ini merupakan program dari Presiden Jokowi.

“Tugas kita Dinas Sosial Manado hanya sebatas melakukan pendampingan tidak lebih. Kami tidak memiliki kewenangan apa – apa terkait data penerima PKH yang ada di Manado yang jumlahnya 10 ribuan lebih. Jadi kalau saat ini bermunculan di masyarakat berita miring terkait dana PKH, saya tegaskan, kami Dinas Sosial hanya melakukan pendampingan semata kepada tim dari pusat, tidak lebih,” tutup Sammy Kaawoan yang dikenal murah senyum ini.

Baca Juga :   BPBD Manado Imbau Warga Waspada di Tengah Musim Penghujan

Pewarta: Dimas | Editor: Redaksi

Pos terkait