Tidak paham etika berorganisasi, Rumpesak sayangkan manuver DeSon CS

  • Whatsapp
Logo Partai Golkar (Foto: Istimewa)
Partai Golongan Karya (Golkar)

Manado, aksaranews.com – Terkait surat “sakti” Danny Sondakh (DeSon) CS ke Sekretariat DPRD kota Manado banyak pihak yang menyangkan, bahkan menuding DeSon CS tidak memahami etika dalam berorganisasi.

Dihubungi via telepon seluler Kamis, (08/04/2021) kemarin, sekretaris DPD II Golkar Manado Ruby Rumpesak sangat menyayangkan manuver DeSon CS terkait surat tersebut.

Bacaan Lainnya

Menurut Ruby, apa yang dilakukan DeSon CS mencederai etika berorganisasi dan sebagai bentuk perlawanan terhadap surat Mahkamah Partai dan DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara.

Dalam kapasitas sebagai sekretaris DPD II Golkar Manado, pihaknya menghormati apa yang disampaikan Mahkamah Partai yang adalah perpanjangan tangan dari DPP Partai Golkar yang meminta kepada DPD I Golkar Sulut untuk menunda SK kepengurusan DPD II Golkar Manado hasil musda X di bulan Agustus 2020 yang lalu.

Dan sampai saat ini kata Ruby dirinya masih menunggu pemberitahuan dari DPD I Golkar Sulut terkait tindak lanjut surat dari mahkamah partai tersebut.

“Sangat disayangkan apa yang dilakukan bung Danny Sondakh dan kawan-kawan terkait surat tersebut, yang seharusnya paham betul etika berorganisasi, seorang politisi senior yang melakukan manuver yang mencederai etika berorganisasi dan yang lebih parah lagi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap surat Mahkamah Partai dan DPD I Partai Golkar Sulut,” ujar Ruby Rumpesak.

Dihubungi terpisah, salah satu kader muda Golkar Sulut, Nicky Lumingas mengungkapkan kekecewaan dengan tindakan yang dilakukan oleh saudara Danny Sondakh dan kawan-kawan karena hal ini sudah masuk dalam pelanggaran organisasi.

“Setahu kami, Saudara Danny Sondakh tidak memiliki legal standing dalam mengeluarkan surat yang mengatas namakan DPD II Golkar Manado, karena jabatan sebagai ketua Golkar Manado sudah berakhir sejak Juni 2020.

Menurut hemat saya, sebelum ada keputusan resmi dari DPD I Golkar Sulut terkait surat pemberitahuan dari Mahkamah Partai maka, kepengurusan DPD II Golkar Manado dibawah kepemimpinan Meykel Damopolii masih sah,” beber Nicky.

Senada ditambahkan Wakil Bendahara DPD I Golkar Sulut, Calvin Paginda, setelah disimak dan ditelaah, surat yang dikeluarkan DeSon CS ini berpotensi melanggar hukum karena yang menerbitkan surat tersebut tidak memiliki legal standing apalagi surat tersebut ditujukan ke sekretariat daerah yang merupakan lembaga negara.

Lanjut Calvin, Surat pemberitahuan dari Mahkamah Partai tidak menyebutkan bahwa hasil musda X Golkar Manado tidak sah, tetapi meminta untuk menunda SK kepengurusan hasil musda X Golkar Manado.

Jadi harus dipahami dengan benar bahwa Surat pemberitahuan dari Mahkamah Partai tidak serta merta membatalkan produk-produk yang sudah keluar.

Mengakhiri wawancara Calvin pun berpesan, Kepada pihak2 terkait dalam perselisihan internal di mahkamah partai, marilah kita santun dan beretika dalam berpolitik, kita menunjukan kepada masyarakat bahwa organisasi ini diisi oleh orang-orang yang layak dan memahami betul tentang lingkup dan tatanan dalam berorganisasi, jadilah politisi yang berintegritas, jangan kekanak kanakan dan selalu menjadikan kepentingan bersama sebagai junjungan utama dalam berorganisasi.

“Saya percaya sebagai kader Golkar sejati, Pak Deson seorang politisi ulung dan beliau sangat berpengalaman dalam berorganisasi. Harapan saya, apa yang terjadi saat ini, semoga tidak diboncengi oleh kepentingan-kepentingan pribadi orang lain yang hanya memperkeruh suasana,” jelas Toda, sapaan akrab Calvin Paginda.

Seperti diketahui Rabu (07/04/2021), sekretariat DPRD Kota Manado menerima surat yang mengatas namakan DPD II Golkar Manado yang ditanda tangani Danny Sondakh selaku ketua dan Rudolf Mamengko selaku sekretaris.

Pewarta: Charly | Editor: Redaksi

Pos terkait